Menuju Aceh Baru

Rakyat Aceh patut bersyukur dan pantas berbangga hati. Pemilu yang diselenggarakan pada 9 April lalu berlangsung sukses. Padahal sejumlah pengamat memprediksi jika pemilu di Aceh akan gagal dilakukan. Bahkan jika pemilu tetap berlangsung, maka akan dilalui dengan suasana mencekam. Apalagi selama masa kampanye banyak insiden yang terjadi. Intimidasi, penganiayaan, pembakaran mobil, penculikan, pengrusakan dan pembakaran posko hingga pembunuhan.

Namun pada kenyataannya pemilu di Aceh berlangsung kondusif. Rakyat Aceh berhasil menjawab kekhawatiran banyak pihak. Rakyat Aceh yang trauma dengan pertikaian dan pertumpahan darah memilih untuk damai. Dalam pandangan rakyat, damai adalah perkara utama yang harus diselamatkan.

KIP Aceh telah merilis jumlah perolehan suara serta kursi masing masing partai.  Dari hasil tersebut menunjukkan jika Partai Aceh masih menjadi jawara pada pemilu 2014. Meski secara presentase Partai lokal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pemilu 2009 lalu. Partai Aceh hanya memperoleh 29 kursi dari 81 kursi yang tersedia di DPRA.

Dari tiga partai lokal yang ikut serta dalam pemilu lalu, hanya PA yang memperoleh kursi dengan jumlah signifikan. Sementara PDA hanya memperoleh satu kursi sedangkan PNA tiga kursi. Sedangkan 48 kursi lainnya diperoleh oleh partai nasional.

Sejumlah nama memang kembali duduk di kursi parlemen. Namun banyak pula wajah-wajah baru. Bahkan senator Aceh yang melenggang ke senayan pun tidak menyisakan tempat bagi wajah-wajah lama.

Terpilihnya wajah-wajah baru ini tentu menjadi angin segar. Ibarat oase mereka diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang menyegarkan. Memberi harapan di tengah banyaknya persoalan Aceh yang belum berhasil diselesaikan.

Begitu pula dengan wajah-wajah lama. Mereka yang kembali diberi kesempatan oleh rakyat baik untuk kali kedua atau ketiga kalinya, sepatutnya menjadi pionir. Terdepan dalam menjalankan tiga fungsi dewan yaitu legislasi, pengawasan dan penganggaran. Pengalaman selama lima bahkan sepuluh tahun tentu bukanlah waktu yang singkat.

Selain berhasil menghadirkan wajah-wajah baru, hasil pemilu lalu juga memberikan signal positif dari perspektif keterwakilan perempuan. Jumlah aleg perempuan yang lolos ke  DPRA meningkat. Pada periode 2014-2019 DPRA memiliki 12 legislator perempuan.

Jika dibagi dengan 81 kursi DPRA maka Jumlah tersebut setara dengan 14,8 persen. Memang jumlah ini masih jauh dari amanat UU nomor 8 tahun 2012 pasal 55 tentang keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Meski demikian hasil ini tetap harus diapresiasi.

Realita ini membuktikan jika publik tidak lagi melihat parlemen sebagai ‘ring’ khusus yang diperuntukkan bagi kaum maskulin. Parlemen Aceh dinilai patut mendapat sentuhan sisi kelembutan kaum hawa. Dengan demikian program dan penganggaran khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terus dikawal.

Menuju Aceh Baru

Aceh memang masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan. Masalah tersebut seakan tidak kunjung bisa diselesaikan. Di sektor pendidikan misalnya. Aceh masih kalah dari papua jika dilihat dari hasil ujian nasional dan kompetensi guru. Kualitas pendidikan di Aceh pada batas mengkhawatirkan.

Alokasi dana pendidikan disebut sebut hanya menyentuh insfrastuktur pendidikan semata. Kalaupun ada untuk peningkatan kualitas pendidikan jumlah tersebut dinilai masih minim.

Kita tentu masih ingat pada saat Menteri Dalam Negeri mengevaluasi APBA tahun 2013. Dirinya menyatakan bahwa pengalokasian anggaran yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil migas serta alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus tidak sesuai dengan UU Pemerintah Aceh.

Dalam pasal 182 ayat 3 UUPA menyatakan, bahwa paling sedikit 30 persen pendapatan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil migas, dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh. Namun nyatanya Pemerintah Aceh saat itu hanya mengalokasikan anggaran sebesar 15,49 persen.[1]

Selain di sektor pendidikan, Aceh juga dihadapkan dengan persoalan kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan Aceh mencapai 17,72 persen. Angka ini masih di atas rata rata nasional. Bahkan tingkat kemiskinan tersebut telah menempatkan Aceh sebagai propinsi termiskin di pulau sumatera dan nomor lima se Indonesia.

Kondisi ini jelas memprihatinkan. Di tengah Aceh kebanjiran dana hasil bagi migas dan dana Otsus namun realita di lapangan malah menunjukkan fenomena yang berbeda. Rakyat Aceh ibarat ayam yang sekarat dalam lumbung padi.

Memang ini menjadi tanggung jawab Gubernur Aceh dan jajarannya secara langsung. Mereka adalah pihak yang mengeksekusi setiap program pembangunan. Mereka pula yang menentukan program apa saja yang menjadi prioritas dan program mana yang harus di tunda sementara. Di tangan Gubernur Aceh lah nasib rakyat dipertaruhkan. Merekalah yang dapat mengubah wajah Aceh.

Meski demikian jangan lupa jika tindak tanduk eksekutif erat kaitannya dengan perilaku dan kinerja legislatif. Harus diakui terkadang DPRA bermasalah dengan dirinya sendiri. Sikap, sifat dan tindak tanduk anggota parlemen yang duduk di dalamnya memperburuk citra lembaga tersebut. Idealnya DPRA diisi oleh mereka yang mumpuni. Dengan demikian lembaga ini menjadi lebih tampak “gagah’. Dihormati dan disegani karena memang memiliki kredibilitas.

Tidak dapat dipungkiri terkadang anggota dewan Aceh terkadang lebih sibuk mengurusi diri dan golongannya masing-masing. Coba saja perhatikan saat mereka menyusun dana aspirasi. Sejumlah pihak menilai dana aspirasi yang diperuntukkan bagi setiap anggota legislatif hanya untuk kepentingan politik dan  dewan semata. Dana aspirasi yang diprogramkan merupakan program berdasarkan proposal yang masuk ke dewan, bukan berdasarkan hasil Musrembang.

Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh merilis jika tahun 2011 dan 2012, terdapat Rp 848,6 miliar dana aspirasi yang dikelola oleh dewan. Dimana tahun 2011 sebesar Rp 277,6 miliar dan tahun 2012 sebesar Rp 572 miliar.  Dana ini dititipkan di sejumlah SKPA, dan dicairkan sesuai dengan rekomendasi dewan. Bahkan diduga dana aspirasi untuk dewan berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Jika benar, mengapa dana otsus yang seharusnya untuk masyarakat, malah digerogoti untuk kepentingan dewan.[2]

Anggota dewan periode ini harus bisa meyakinkan rakyat jika DPRA akan hadir dengan wajah baru. Hasil pemilu memang menunjukkan jika tidak ada partai politik yang memperoleh kursi mayoritas. Artinya peluang “main mata’ antara eksekutif dan legislatif pun kecil kemungkinan dapat dilakukan. Dengan demikian setiap program pemerintah harus mampu dicermati dengan baik oleh badan legislatif. Begitupula terkait dengan evaluasinya.

DPRA Aceh harus mampu mengkritisi kebijakan dan terobosan pemerintahan Aceh. DPRA harus berani menegur Gubernur dan jajarannya apabila ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Bukan malah sebaliknya. Berlindung di balik punggung eksekutif demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Persoalan Aceh memang masih banyak.  Tentu tidak hanya masalah pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Namun juga ada persoalan penegakan Syariat Islam, optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan Aceh hingga isu perlindungan perempuan dan anak. Selain itu amanat UUPA yang hingga kini belum tuntas juga menjadi PR yang harus segera diselesaikan.

Selama ini isu UUPA seakan menjadi tanggung jawab partai lokal semata. Padahal Partai nasional juga memperoleh beban yang sama. Kini partai nasional juga dituntut lebih bersuara dan tampil berimbang dengan partai lokal. UUPA dan nasib Aceh tentu tidak bisa dibebankan kepada partai lokal semata. Partai nasional yang memiliki koneksi dengan pusat seharusnya mampu menyuarakan dan memperjuangakan amanat UUPA yang belum juga diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Pada akhirnya rakyat yang berada di luar parlemen hanya bisa berharap agar DPRA mampu menunjukkan kinerja di atas rata rata. Hal paling kecil misalnya menuntaskan qanun prioritas setiap tahunnya secara berkualitas. Termasuk  mengesahkan APBA tepat waktu yang jarang berhasil dilakukan.

***

4 thoughts on “Menuju Aceh Baru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s